SUYUDLAW.COM, Jakarta, 7 Februari 2026 – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Komisioner Suyud Margono, mengeluarkan pernyataan penting terkait pembayaran royalti penggunaan lagu atau musik berhak cipta

SUYUDLAW.COM, Jakarta (ANTARA) - Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Suyud Margono menegaskan kewajiban pembayaran royalti atas lagu atau musik yang memiliki hak cipta yang diputar dalam live

SUYUDLAW.COM JAKARTA - Penggunaan jingle musik perusahaan di ruang publik, tetap berpotensi dikenakan kewajiban pembayaran royalti, meskipun lagu tersebut diciptakan sendiri dan hanya digunakan untuk kepentingan

SUYUDLAW.COM, JAKARTA – Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menyatakan dukungannya terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pendistribusian royalti melalui pemanfaatan sistem

SUYUDLAW.COM - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyampaikan akan terdapat perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di daerah untuk mengoptimalisasi penarikan royalti.Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI)

SUYUDLAW.COM, Jakarta – Anggota Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025–2028, Dr. Suyud Margono, SH, MHum, FCIAArb, menegaskan bahwa keberadaan LMKN merupakan bentuk kehadiran negara dalam

SUYDULAW.COM, Jakarta — Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) resmi menunjuk Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb., sebagai komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pelantikan Komisioner LKMN

SUYUDLAW.COM, Jakarta - Pengalihan Hak dan Perjanjian Lisensi Merek wajib dicatatkan, ketentuan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual, karena Merek

SUYUDLAW.COM, Jakarta - Suatu permohonan pendaftaran Merek dapat diterima dalam pemeriksaan substantif karena perbedaan jenis produk (barang/ jasa) dalam Kegiatan perdagangan, sebagaimana terdapat dalam Daftar Umum

HongKong - Ketika dipertanyakan mengapa presentasi korupsi sektor swasta (private) menjadi lebih besar dari pada sektor pemerintahan di HongKong Special Administrative Region (SAR)  terjadi karena akumulasi adanya